Stasiun televisi Metro TV memutuskan tidak menggunakan jasa Lembaga Survei Indonesia (LSI) pimpinan Saiful Mujani dalam penyelenggaraan hitung cepat (quick count) Pilpres 2009, 8 Juli mendatang. Keputusan itu diambil, lantaran jajaran redaksi Metro TV menilai LSI tidak independen dan terbukti menjadi lembaga survei yang dibayar oleh Capres Incumbent Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Direktur Pemberitaan Metro TV Elman Saragih, sebagai stasiun televisi yang menjadi referensi utama masyarakat selama Pemilu 2009, Metro TV perlu memastikan tidak ada bias dalam penyelenggaraan quick count. “Atas dasar itulah, kami dengan terpaksa membatalkan kontrak dengan LSI,” ujar Elman Saragih. Ia juga menambahkan, Metro TV memutuskan untuk secara mandiri menyelenggarakan hitung cepat pada 8 Juli mendatang. Sementara itu, Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani ketika dikonfirmasi menolak berkomentar terkait alasan pemutusan kontrak oleh Metro TV. Namun ia membenarkan jika LSI tak lagi menjadi mitra Metro TV dalam penyelenggaraan hitung cepat Pilpres 2009. Saiful Mujani pun kini tak lagi menjabat sebagai Direktur Litbang Media Group.
Pemutusan kontrak tersebut, cukup mengejutkan mengingat Saiful Mujani dengan LSI nya dibesarkan oleh Metro TV sejak 2004 silam. Metro TV menjadi stasiun televisi pertama yang mau menerima jasa LSI dan menjadi mitra penyelenggaraan hitung cepat. Pasca pemutusan kontrak tersebut, LSI digandeng oleh Trans Corp, kelompok media milik pengusaha Chairul Tanjung. Dengan kontrak baru tersebut, 8 Juli mendatang Trans 7 dan Trans TV akan menjadi mitra penyelenggaraan hitung cepat.
Lingkaran Survei Indonesia di TV One
Selain LSI, lembaga survei lain yang juga diketahui disewa oleh Capres Susilo Bambang Yudhoyono, Lingkaran Survei Indonesia pimpinan Denny JA, akan menjadi mitra stasiun televisi TV One milik kelompok usaha Bakrie dalam penyelenggaraan hitung cepat. Denny JA merupakan Direktur Eksekutif LSD, lembaga yang mendorong masyarakat untuk memilih Capres Incumbent Susilo Bambang Yudhoyono, melalui gerakan pilpres satu putaran saja. Hal ini cukup mengejutkan mengingat pada pemilu Legislatif April lalu, Denny JA menjadi konsultan politik bagi PDI Perjuangan. Denny JA yang merupakan loyalis dari SBY ini, memang sengaja di ‘susup’kan ke dalam tubuh PDI Perjuangan untuk membuat Megawati melakukan ‘blunder’ pada Pemilu legislatif yg lalu (Karena beberapa bulan sebelum Pemilu popularitas Mega dan PDIP sedang meningkat).
Dengan mendorong Mega untuk menyetujui Program BLT yg sangat di tentangnya. Sehingga, membuat Mega seakan – akan plin – plan, padahal memang sampai saat ini Mega tetap pada pendiriannya untuk menolak atau merevisi BLT menjadi program lebih baik dan hanya mengatakan mengawasi jalannya penyaluran BLT agar lancar dan sampai pada yg berhak. Racun yg di tebar oleh Denny di kubu PDIP adalah BLT memiliki 19 juta massa yg merupakan wong cilik yg seharusnya PDIP mengklaim dan mendukung program tsb.yg nyata menyebabkan Denny terdepak dari PDIP.
Sementara lembaga survey lainnya yang juga disewa oleh Capres Susilo Bambang Yudhoyono Cirrus Surveyor Group pimpinan Andrinof Chaniago akan menjadi mitra penyelenggaraan hitung cepat stasiun televisi SCTV milik konglomerat Fofo Sariatmadja.
Sementara kelompok media MNC yang dimiliki pengusaha Harry Tanoesoedibjo, memilih menggandeng lembaga survei independen Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
Independensi Media Jadi Barang Mewah
Menanggapi fenomena ini, Anggota Dewan Pers Leo Batubara meminta agar masyarakat perlu selektif dalam memilih media televisi yang ditontonnya. Pasalnya dikhawatirkan media menjadi alatkampanye terselubung salah satu kandidat. “Jangan sampai opini masyarakat dikendalikan akibat ketidaktahuan masyarakat atas konstelasi dunia media,” ujar Leo Batubara.
Lalu pertanyaannya, apakah kegunaan dari lembaga – lembaga Survey ini ? sehingga begitu penting untuk menjadi alat. Atau mengapa harus ditekankan independentnya sebuah lembaga survey ?
Untuk pertanyaan pertama, jawabannya adalah lembaga survey ini digunakan sebagai alat untuk ‘menghalalkan’ hasil pemilu . karena, harus diperhitungkannya faktor Anas Urbaningrum yang mantan Anggota KPU Pusat yg masih mempunyai banyak ‘kaki’ di KPU sehingga, permainan ‘curang’ yang dilakukannya di dalam tubuh KPU dapat menjadi ‘Benar’ karena survey telah mengeluarkan hasil sebelum KPU nya sendiri menghitungnya.
sumber: http://bendeddy.files.wordpress.com
0 komentar:
Posting Komentar